Oleh: Alfian Dwi P.*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok MBG.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan MBG telah mendorong peningkatan penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara rutin membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas. Kondisi tersebut semakin kuat apabila petani dan peternak mengonsolidasikan produksinya melalui koperasi sehingga hasil produksi dalam skala kecil dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketut menjelaskan bahwa pola tersebut dapat membentuk ekosistem pangan yang menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan kebutuhan konsumsi di tingkat hilir. Kehadiran MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena terdapat kebutuhan bahan pangan yang dapat diproyeksikan secara berkala. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, pelaku usaha pangan dapat menyesuaikan volume produksi, menjaga kualitas komoditas, serta merencanakan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan.
Ketersediaan pangan nasional yang relatif kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton, yang berasal dari stok awal sekitar 12,4 juta ton dan proyeksi produksi beras 34,7 juta ton setelah memperhitungkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.
Kekuatan pasokan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan gizi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Ketut mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dapat mempertimbangkan potensi produksi setempat. Wilayah yang memiliki hasil perikanan melimpah, misalnya, dapat memanfaatkan ikan lokal sebagai salah satu sumber protein dalam menu MBG sehingga kebutuhan program sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat setempat.
Namun, peluang ekonomi tersebut tidak otomatis membuat petani dan peternak menjadi penerima manfaat terbesar dari belanja pangan MBG. Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad, mengatakan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat dan porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana belanja pangan tersebut mampu meningkatkan pendapatan produsen pangan di tingkat lokal.
Idham menilai MBG mempunyai peluang menjadi penghubung antara kebijakan pangan dan kebijakan ekonomi perdesaan. Besarnya kebutuhan bahan baku SPPG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti dibandingkan kondisi ketika petani harus mencari pembeli setelah masa panen. Kepastian permintaan tersebut dapat memberikan dasar bagi kelompok tani, koperasi, peternak, dan nelayan untuk menyusun perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan nyata.
Potensi MBG sebagai penggerak ekonomi lokal juga terlihat di wilayah 3T. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto, mengatakan keberadaan dapur MBG di desa-desa dapat menciptakan pasar baru bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin akan mendorong petani dan peternak di daerah untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Bobi menilai pemenuhan pasokan untuk wilayah terpencil idealnya dilakukan dari lingkungan sekitar apabila komoditas yang dibutuhkan tersedia secara lokal. Pendekatan tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi persoalan logistik dan biaya transportasi yang tinggi. Perputaran uang dari pengadaan bahan pangan dapat tetap berada di wilayah desa sehingga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.
Pengembangan MBG dengan pendekatan ekonomi lokal juga dapat menciptakan efek berganda. Ketika petani mendapatkan pasar, mereka membutuhkan tenaga kerja, sarana produksi, transportasi, pengemasan, dan layanan pendukung lainnya. Perputaran aktivitas tersebut kemudian membuka peluang pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat yang tidak secara langsung memasok makanan kepada SPPG.
Karena itu, keberhasilan MBG perlu dipahami secara lebih luas sebagai kebijakan yang memiliki dua tujuan penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional. Program tersebut dapat menjadi jembatan antara kebutuhan konsumsi masyarakat dengan kapasitas produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Semakin kuat keterhubungan antara kedua sisi tersebut, semakin besar pula peluang MBG memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, penguatan tata kelola menjadi kunci agar MBG tidak berhenti sebagai program konsumsi pangan. Pemerintah terus memastikan data pemasok, asal komoditas, volume pengadaan, harga, serta mekanisme pembayaran dapat dikelola secara transparan dan terukur. MBG dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara ketahanan gizi dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini mampu menghubungkan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional.
*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan
