Jakarta – Pemerintah terus mendorong sektor perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri manufaktur, serta sektor strategis nasional.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa likuiditas yang kuat harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. “Likuiditas yang tersedia perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” katanya.
Purbaya menambahkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan terus diperkuat agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ia menilai peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha akan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. “Kita ingin sektor keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa industri perbankan nasional memiliki kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit. Menurutnya, OJK akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar pembiayaan semakin menjangkau sektor riil. “Perbankan perlu terus meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.
Mahendra menambahkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi layanan keuangan tetap menjadi prioritas agar penyaluran pembiayaan berlangsung sehat dan tepat sasaran. Ia menilai sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Dengan sistem keuangan yang sehat, dunia usaha akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.
Pemerintah juga terus mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi industri, ketahanan pangan, perumahan rakyat, serta transformasi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
Melalui penguatan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah optimistis likuiditas yang tersedia dapat semakin banyak mengalir ke sektor ekonomi nyata. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
