November 16, 2026
6add92f3686c9

Oleh Mariana Yulianti )*

Pemerintah terus memperkuat langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan, khususnya dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat dalam persoalan karhutla. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan, memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan, sekaligus memastikan kawasan terdampak dapat dipulihkan agar fungsi ekologisnya kembali terjaga.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pengelompokan perusahaan dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi dan luas lahan yang terbakar, frekuensi kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga kelengkapan perizinan dan status kepemilikan tanah. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah menemukan adanya perusahaan yang seluruh HGU-nya layak direkomendasikan untuk dibatalkan, sebagian haknya perlu dicabut, bahkan terdapat perusahaan yang tidak akan mendapatkan penerbitan HGU karena belum memenuhi ketentuan. Menurut Nusron, pendekatan klaster diperlukan agar penertiban dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran dan kondisi masing-masing perusahaan.

Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang direkomendasikan mengalami pembatalan seluruh HGU. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan serius, termasuk kebakaran yang melanda lebih dari separuh area, kejadian berulang, tidak memadainya fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.

Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Perusahaan tersebut diketahui memiliki HGU yang telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah yang sebelumnya menjadi objek hak perusahaan dipastikan akan kembali diambil alih negara sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penataan kembali penguasaan tanah agar tidak terjadi pemanfaatan lahan tanpa dasar hukum yang jelas.

Berikutnya, klaster ketiga meliputi tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Perusahaan tersebut terdiri atas PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiganya. Nusron juga mendorong pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP perusahaan tersebut. Pertimbangannya mencakup kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun izin usaha telah dimiliki.

Adapun klaster keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luasan lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen. Berbeda dengan empat klaster sebelumnya, klaster kelima masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah pembatalan hak dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Nusron menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penyusunan surat keputusan sebelum hasil penertiban diumumkan kepada masyarakat.

Tidak hanya melalui penataan HGU, pemerintah juga memperlihatkan keseriusan dalam melindungi kawasan konservasi. Kementerian Kehutanan menertibkan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa Lamandau, Kalimantan Tengah. Penertiban melibatkan 43 pihak yang sebelumnya menguasai kawasan secara ilegal. Mereka bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela dan membongkar 28 pondok kerja yang digunakan di dalam kawasan konservasi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan tokoh adat yang mendukung pelaksanaan penertiban. Menurutnya, kesediaan para penggarap menghentikan kegiatan secara sukarela menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga kelestarian alam. Ia menilai keberhasilan penertiban tidak semata-mata diukur dari jumlah pohon yang ditumbangkan, melainkan juga dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan kawasan hutan. Meski demikian, Dwi mengingatkan bahwa pengawasan harus terus diperkuat agar penguasaan ilegal tidak kembali terjadi. Pengelola kawasan juga didorong mempercepat pemulihan ekosistem melalui langkah berkelanjutan dan pengawasan yang konsisten.

Berbagai langkah tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam memperkuat penegakan hukum, menata pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatkan perlindungan terhadap kawasan lingkungan. Keberhasilan itu perlu terus dijaga melalui koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Pencabutan HGU maupun penertiban perkebunan ilegal bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung kebijakan tersebut dengan memastikan pengawasan berjalan tanpa kompromi demi lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

)* pengamat kebijakan lingkungan hidup

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *