Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan bencana alam melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta risiko. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memperhitungkan potensi ancaman, mengurangi kerentanan, serta melindungi masyarakat dan hasil pembangunan secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan bencana perlu dibangun sejak tahap perencanaan pembangunan dan tidak hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi.
Menurutnya, sistem ketahanan harus dirancang secara melekat dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Bukan hanya seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima.
Ia menegaskan, Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan, menurutnya, dapat berkontribusi terhadap pengurangan risiko apabila aspek kebencanaan telah dipertimbangkan sejak awal.
Ia menyebut Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, seperti BNPB, BPBD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Penguatan berikutnya diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, serta pembagian peran antarlembaga.
“Tantangan utama kita saat ini bukan lagi sekadar membentuk lembaga, tetapi membangun sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur penanggulangan bencana,” kata Bima.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pengurangan risiko perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat.
Menurutnya, dampak bencana dapat ditekan dengan mengurangi keterpaparan dan kerentanan.
“Risiko bersifat sistemik karena dampaknya dapat beruntun dan kompleks, serta berinteraksi dengan pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya keterpaparan,” ujar Raditya.
Ia menambahkan, pengelolaan risiko perubahan iklim dan ancaman bencana perlu dilakukan secara terintegrasi melalui adaptasi dan mitigasi. Penggunaan peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, serta data kondisi wilayah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang tepat.
Melalui pendekatan berbasis data dan peta risiko, pemerintah juga memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun ketahanan bencana sesuai karakteristik setiap wilayah.
