Oleh : Loa Murib
Pembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timur Indonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokus pada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasi yang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruang pemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatan aktif masyarakat yang terdampak langsung.
Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakup peluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harus diselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.
Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di Papua tidak dapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan ekonomi. Ia menilai bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakat memiliki penghidupan yang layak, ruang-ruang konflik dapat diminimalisir karena masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas produktif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar tercipta masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan mandiri.
Selain pendekatan dialogis, konsep pembangunan berbasis bottom up juga menjadi elemen penting dalam kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memiliki proses pembangunan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya hadir sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus memperkuat penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya masyarakat adat Papua yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat.
Sejalan dengan itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi, menyampaikan bahwa masyarakat adat telah merasakan langsung dampak positif dari pembangunan yang berjalan, khususnya di wilayah Nabire yang kini menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Ia juga menilai bahwa pemekaran wilayah memberikan ruang percepatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah membantu masyarakat di wilayah pelosok dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar serta mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat Papua.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat adat pada dasarnya mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah karena memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Dukungan tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap perubahan yang terjadi, selama pembangunan tersebut tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik utama tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan ruang penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Dengan berbagai dinamika tersebut, pembangunan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap nilai budaya, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Pada akhirnya, pembangunan Papua diharapkan benar-benar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat adat di Tanah Papua.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
