Oleh: Alexander Royce*)
Bulan September dinarasikan oleh kelompok kepentingan tertentu sebagai momentum September Hitam. Sebuah masa di mana publik diajak untuk menengok kembali berbagai rentetan peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Namun, niat luhur untuk merawat ingatan kolektif ini belakangan mulai terasa melenceng dari esensinya. Ada kecenderungan nyata bahwa peringatan ini tidak lagi murni menjadi ajang refleksi kebangsaan, melainkan telah bermetamorfosis menjadi komoditas politik oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mendelegitimasi upaya perbaikan yang sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Pemerintahan yang berkuasa sejatinya tidak pernah menutup mata terhadap sejarah. Berbagai upaya penyelesaian non-yudisial dan pemulihan hak-hak korban telah dieksekusi dengan langkah-langkah yang konkret, terstruktur, dan bermartabat. Sangat disayangkan jika iktikad baik dan kerja keras aparatur negara ini justru tertutup oleh bayang-bayang provokasi jalanan yang dirancang semata-mata untuk memicu kegaduhan. Kita harus menyadari bahwa menjaga stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan nasional, terutama di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan ekonomi serta persatuan dari seluruh elemen bangsa.
Kesadaran untuk menjaga kondusivitas ini sebenarnya sudah mulai tumbuh subur di kalangan akar rumput, sebagaimana yang disuarakan oleh Ketua Aliansi Nusantara Tangerang Raya (ANTFA). Pihaknya menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian di tengah masyarakat dalam menyikapi momentum sejarah di bulan ini. Menurut pandangannya, peringatan sejarah seharusnya tidak diwarnai dengan aksi-aksi anarkistis yang berpotensi melumpuhkan ketertiban umum. Kelompok aktivis ini secara tegas menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah kerukunan sosial, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengedepankan ruang dialog dan doa bersama dibandingkan turun ke jalan yang rentan ditunggangi oleh kepentingan gelap.
Harapan akan kedamaian dari kelompok sipil tersebut sangat beralasan jika kita melihat betapa mudahnya sebuah isu sejarah dieksploitasi pada masa kini. Di era disrupsi informasi, narasi yang dibangun melalui media sosial sering kali membakar sentimen massa tanpa memberikan ruang bagi rasionalitas. Provokasi semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat luas yang aktivitas kesehariannya terganggu akibat demonstrasi, tetapi juga menodai simpati publik. Masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi yang nyata, bukan sekadar pelampiasan amarah yang terus didaur ulang setiap tahun tanpa ujung pangkal yang jelas.
Fenomena pengulangan narasi amarah ini turut memantik perhatian serius dari Pengamat Politik Indeks Data Nasional, Ayip Tayana. Dalam analisisnya, ia mengingatkan publik agar wacana peringatan peristiwa masa lalu ini tidak bertransformasi menjadi sekadar ajang mobilisasi emosi massa belaka. Ia menilai bahwa kemarahan yang sengaja diorkestrasi tidak akan pernah menghasilkan rumusan penyelesaian yang komprehensif. Lebih jauh, ia memberikan pandangan alternatif yang sangat konstruktif bagi kalangan akademis, yakni dengan mendorong mahasiswa agar mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pemulihan para korban. Keterlibatan mahasiswa dalam ranah kebijakan sosial dinilai akan memberikan dampak positif yang jauh lebih nyata dibandingkan dengan aksi protes yang konfrontatif.
Pergeseran paradigma dari gerakan jalanan menuju kolaborasi strategis dengan pemerintah adalah kunci kedewasaan berdemokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan sejatinya memiliki kapasitas intelektual untuk mengawal kebijakan negara dari dalam, memastikan bahwa setiap program pemulihan berjalan optimal di lapangan. Sinergi antara kaum intelektual muda dan pemerintah yang sedang bekerja keras membangun fondasi kemajuan bangsa akan menciptakan sebuah ekosistem penyelesaian masalah yang elegan, bermartabat, dan berorientasi pada masa depan, bukan sekadar jalan di tempat meratapi masa lalu.
Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, juga memberikan pandangan yang sangat jernih dalam merefleksikan catatan sejarah ini. Ia secara persuasif mengajak seluruh elemen mahasiswa di penjuru tanah air untuk menjadikan momen ini sebagai wadah memperkokoh persatuan bangsa, bukan malah menjadikannya alat untuk memecah belah persaudaraan. Baginya, refleksi sejarah harus mampu melahirkan energi positif bagi para pemuda untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional. Ia meyakini bahwa generasi muda yang kritis namun tetap mengedepankan integrasi nasional akan mampu menjadi benteng pertahanan dari berbagai ancaman infiltrasi yang memanfaatkan isu-isu masa lalu.
Kesadaran kolektif dari berbagai elemen masyarakat, pengamat, dan tokoh pemuda ini sepatutnya menjadi alarm bagi kita semua agar tidak mudah terprovokasi. Jangan biarkan ruang publik kita dibajak oleh oknum-oknum pemicu keresahan yang sekadar berlindung di balik topeng kepedulian HAM. Pemerintah telah membuktikan komitmennya melalui kerja nyata, kebijakan yang berpihak pada rekonsiliasi, dan jaminan stabilitas yang membuat roda kehidupan bangsa terus berputar maju. Mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan mendukung langkah progresif pemerintahan saat ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih damai, sejahtera, dan tangguh di masa depan.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
