Oleh Arinindya Rahman )*
Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik penting dalam pengendalian karhutla.
Keputusan itu muncul setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas persoalan pengelolaan lahan gambut yang selama ini menghadapi ancaman kebakaran dari tahun ke tahun.
Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut. Badan baru ini akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.
Pendekatan tersebut penting karena kawasan gambut memiliki karakteristik tersendiri. Ketika mengalami kekeringan, kebakaran di lahan gambut dapat menjadi lebih sulit ditangani sehingga upaya pencegahan, pemantauan dan deteksi dini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi penanggulangan karhutla.
Raja Juli menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden serta melibatkan ilmuwan dan profesional. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan gambut tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan teknis kehutanan, tetapi juga membutuhkan dukungan riset, data, teknologi dan keputusan lintas sektor.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Bagi Raja Juli, keputusan tersebut sekaligus menunjukkan ruang bagi masukan akademisi dalam merumuskan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa Presiden terbuka terhadap evaluasi dan kritik dari para ilmuwan sehingga kebijakan pengelolaan gambut dapat disusun dengan pertimbangan yang lebih berbasis pengetahuan.
Pandangan tersebut menjadi relevan karena persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pengerahan personel setelah api membesar. Pencegahan membutuhkan pemetaan kawasan rawan, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan tata air serta kemampuan membaca potensi kebakaran sebelum menjadi bencana yang lebih luas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menjelaskan bahwa BPGMN akan memperkuat pencegahan melalui riset, pemetaan, sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.
Menurut Teddy, keterlibatan ilmuwan dan profesional diharapkan membuat pengelolaan kawasan gambut lebih komprehensif dan mampu mendukung tindakan pencegahan sejak dini.
Di sisi penanganan lapangan, pemerintah tidak hanya mengandalkan badan baru tersebut. Satgas Darat akan dioptimalkan untuk merespons kebakaran secara langsung, sementara pemanfaatan pompa air, pompa portabel dan pengeboran dangkal juga disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemadaman, terutama pada wilayah gambut.
Langkah ini memperlihatkan bahwa strategi pemerintah dirancang dalam dua lapis, yakni mencegah kebakaran sebelum terjadi sekaligus mempercepat respons apabila api tetap muncul.
Peran masyarakat desa juga menjadi bagian penting. Teddy menyebut perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dilibatkan karena warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut berada paling dekat dengan wilayah rawan dan dapat menjadi bagian dari sistem respons awal.
Dengan demikian, pengelolaan gambut tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi menggabungkan pengalaman masyarakat, kemampuan operasional di lapangan, teknologi serta pengetahuan ilmiah.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari agenda pemerintah selama sekitar satu tahun terakhir yang menunjukkan dorongan pada pendekatan berbasis ketahanan dan kemandirian. Salah satu capaian yang disampaikan pemerintah adalah swasembada pangan yang diumumkan tercapai pada 2025, lebih cepat dari target empat tahun.
Produksi beras nasional 2025 dilaporkan mencapai 34,71 juta ton dan stok beras Bulog pada akhir tahun mencapai 3,24 juta ton. Pada 2026, pemerintah juga melaporkan swasembada delapan komoditas pangan serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen setelah penyederhanaan aturan penyaluran pupuk.
Capaian tersebut memang berada pada sektor berbeda, tetapi memperlihatkan pola kebijakan pemerintah yang menekankan intervensi struktural, bukan sekadar penanganan gejala. Pola serupa dapat diuji dalam pengelolaan gambut melalui BPGMN, terutama dalam memastikan kebijakan benar-benar berjalan konsisten di tingkat daerah dan desa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan badan tersebut memiliki kewenangan yang jelas, anggaran memadai, data yang terintegrasi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian, pemerintah daerah serta masyarakat. Pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila pelaksanaan di lapangan tidak berjalan secara konsisten.
Oleh karena itu, keberhasilan BPGMN akan dilihat dari kemampuan mengurangi risiko kebakaran, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, dan menjaga ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Fokus terhadap gambut harus dipandang sebagai investasi pencegahan, bukan sekadar respons terhadap bencana. Jika riset, pemetaan, deteksi dini, teknologi, operasi lapangan dan partisipasi masyarakat dapat berjalan dalam satu sistem, peluang mencegah karhutla berulang akan semakin terbuka. Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga momentum ini agar pengelolaan gambut tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran yang konsisten dari tahun ke tahun.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
