Oleh Yonas Gebze*
Papua hari ini sedang berada dalam momentum penting menuju perubahan besar. Pemerintah terus memperkuat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua. Berbagai program strategis nasional yang dijalankan di Tanah Papua pada dasarnya bertujuan mempercepat pemerataan kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat menikmati kemajuan yang sama seperti daerah lain di Indonesia. Karena itu, munculnya berbagai narasi yang cenderung memprovokasi masyarakat dan membangun ketidakpercayaan terhadap pembangunan perlu disikapi secara kritis dan bijaksana.
Kontroversi film dokumenter Pesta Babi menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah karya visual dapat memunculkan polemik di tengah masyarakat. Film tersebut menghadirkan narasi yang dianggap tidak mencerminkan kenyataan di lapangan serta menimbulkan kesan negatif terhadap upaya pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah di Papua Selatan. Banyak pihak menilai film itu tidak relevan dengan semangat persatuan dan kemajuan yang sedang dibangun bersama oleh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Papua sendiri.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago telah menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, penghormatan terhadap budaya lokal, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen serius untuk memastikan Papua berkembang sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional yang memiliki potensi besar di bidang pangan, perikanan, energi, dan sumber daya manusia.
Di tengah upaya besar tersebut, sangat disayangkan apabila muncul narasi yang justru membangun pesimisme dan ketakutan di masyarakat. Papua membutuhkan optimisme, persatuan, dan kerja sama semua pihak agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Kritik tentu penting dalam negara demokrasi, tetapi kritik harus dibangun dengan kejujuran, keberimbangan, dan tanggung jawab moral, bukan dengan cara memotong konteks ataupun menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat.
Kekecewaan yang disampaikan tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Papua, menjadi perhatian serius publik. Ia mengaku merasa dimanfaatkan dan tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu. Pengakuan tersebut memperlihatkan pentingnya etika dalam proses produksi karya dokumenter, terutama ketika melibatkan masyarakat adat yang harus dihormati hak dan martabatnya. Mama Yasinta bahkan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi dibawa ke dalam agenda yang bertentangan dengan harapan masyarakat Papua untuk hidup lebih sejahtera.
Pernyataan Mama Yasinta sesungguhnya menggambarkan suara hati banyak masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan lebih baik melalui pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Masyarakat Papua membutuhkan akses jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, serta peluang kerja bagi generasi muda. Karena itu, pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah harus dipandang sebagai kesempatan untuk membuka masa depan baru bagi anak-anak Papua agar mampu bersaing dan berkembang di tanahnya sendiri.
Hal senada juga disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang menilai masyarakat harus tetap berpikir kritis terhadap isi film tersebut. Sebagai tokoh agama yang hidup bersama masyarakat Papua selama bertahun-tahun, Uskup Mandagi memahami secara langsung dinamika sosial di Papua Selatan. Ia mempertanyakan mengapa pihak gereja dan tokoh yang benar-benar bekerja di lapangan tidak dilibatkan secara proporsional dalam penyusunan narasi film. Kritik tersebut penting karena Papua tidak boleh dipahami hanya dari sudut pandang konflik semata, tetapi juga dari semangat persaudaraan, perdamaian, dan pembangunan yang sedang tumbuh.
Selama beberapa tahun terakhir, Papua mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai infrastruktur jalan dan transportasi mulai membuka keterisolasian wilayah. Program pendidikan dan kesehatan terus diperluas hingga ke daerah pedalaman. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan. Program strategis nasional yang dijalankan di Papua diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.
Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Ohee, juga mengingatkan bahwa generasi muda Papua jangan mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang dapat menghambat kemajuan Papua. Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan stabilitas dan persatuan agar pembangunan berjalan maksimal. Pernyataan tersebut sangat relevan karena masa depan Papua tidak bisa dibangun melalui konflik berkepanjangan, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda Papua.
Saat ini, yang dibutuhkan Papua bukan provokasi, melainkan kerja nyata dan optimisme. Masyarakat Papua ingin melihat anak-anak mereka sekolah dengan baik, memiliki pekerjaan, hidup sehat, dan menikmati pembangunan yang adil. Negara sudah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh masyarakat perlu mendukung upaya tersebut dengan menjaga persatuan, memperkuat dialog, dan menolak segala bentuk propaganda yang dapat menghambat masa depan Papua yang maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.
*Penulis merupakan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Merauke
