Setahun Prabowo–Gibran: Pemerintah Pastikan Transparansi dalam Efisiensi Anggaran

Oleh: Raditya Ananta *)

Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam meletakkan fondasi pengelolaan fiskal yang efisien dan transparan. Kebijakan efisiensi anggaran bukan sekadar jargon penghematan, melainkan strategi fiskal yang dirancang untuk memastikan belanja negara diarahkan pada program prioritas pembangunan. Dalam satu tahun pertama, pemerintah berhasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan APBN yang disiplin dan terbuka.

Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal akan terus dijaga agar mampu mendukung agenda pembangunan nasional tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan dilanjutkan pada 2026 dengan memperluas cakupan strategi yang telah terbukti efektif dalam lima tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa sejak 2020 hingga 2025, Kementerian Keuangan mencatat efisiensi sebesar Rp3,53 triliun. Angka tersebut berasal dari evaluasi menyeluruh terhadap belanja yang tidak mendukung prioritas pembangunan. Hasilnya, APBN menjadi lebih sehat dan dapat dialokasikan secara lebih terarah pada program-program strategis.

Upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi fiskal juga diperkuat melalui instrumen regulasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 secara tegas mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja negara. Aturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai mekanisme penyesuaian belanja agar selaras dengan prioritas pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pendekatan semacam ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara yang akuntabel.

Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025 menegaskan komitmennya untuk terus menekan defisit anggaran. Ia menyampaikan bahwa cita-cita pemerintah adalah mencapai APBN tanpa defisit dalam beberapa tahun ke depan. Visi fiskal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk pembiayaan program pembangunan strategis. Efisiensi anggaran juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kebijakan fiskal yang disiplin terbukti memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tercatat di atas 5 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kestabilan makroekonomi ini didukung oleh inflasi yang terkendali di level 2,65 persen, neraca perdagangan yang terus mencatat surplus selama 64 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang kuat di angka 150 miliar dolar AS. Kebijakan fiskal yang cermat memungkinkan pemerintah menjaga daya beli masyarakat tanpa harus menambah beban defisit anggaran secara berlebihan.

Efisiensi anggaran juga membuka ruang fiskal untuk mempercepat realisasi investasi. Pemerintah mencatat realisasi investasi semester I 2025 sebesar Rp943 triliun, naik 13,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun, memperkuat fundamental ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang terarah memberi kepastian bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan memperluas basis ekonomi nasional dan memperkuat daya saing.

Selain mendorong investasi, efisiensi anggaran juga memberi ruang bagi pemerintah untuk memperluas program penciptaan lapangan kerja. Airlangga Hartarto mencatat, tingkat pengangguran turun ke level 4,76 persen—terendah sejak 1998. Jumlah penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang, dengan komposisi tenaga kerja penuh yang mendominasi. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong aktivitas ekonomi riil. Ini menunjukkan bahwa penghematan tidak berarti pengurangan belanja sosial, tetapi justru penguatan belanja yang produktif.

Kebijakan efisiensi anggaran juga berjalan seiring dengan transformasi sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa lifting minyak dan gas meningkat dari 580.000 barrel menjadi 605.000 barrel per hari pada 2025. Selain itu, porsi energi baru terbarukan dalam bauran listrik nasional naik dari 11 persen menjadi 15,5 persen. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa ruang fiskal yang lebih sehat memungkinkan pemerintah berinvestasi pada sektor strategis jangka panjang seperti energi bersih dan ketahanan energi nasional.

Dalam konteks transparansi, kebijakan efisiensi anggaran menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak sekadar berhemat, tetapi mengarahkan belanja negara untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi akan menjadi prioritas utama. Pendekatan semacam ini menunjukkan orientasi kebijakan fiskal yang terukur, berorientasi hasil, dan berkeadilan.

Pemerintah juga telah menyiapkan target ekonomi makro 2026 yang ambisius namun realistis. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di 2,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,44 hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan hingga 6,5–7,5 persen, rasio Gini diturunkan ke 0,377–0,38, dan Indeks Modal Manusia meningkat ke 0,57. Semua target tersebut sangat bergantung pada disiplin fiskal dan keberhasilan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara konsisten.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang jelas, yaitu efisien, transparan, dan propertumbuhan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan pengelolaan APBN yang disiplin, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk memperluas program prioritas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Dalam konteks ini, efisiensi bukan sekadar strategi teknokratis, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara.

*) Analis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *