Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Pembangunan Papua di era pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki fase penting yang ditandai oleh pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menggerakkan energi sosial melalui pelibatan generasi muda, penguatan budaya lokal, serta strategi keamanan humanis. Berbagai kebijakan yang diambil menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan pemerataan dan keadilan pembangunan hingga wilayah paling timur Indonesia. Dukungan luas dari pemimpin nasional hingga tokoh masyarakat Papua semakin menguatkan bahwa pembangunan yang berlangsung saat ini berjalan pada jalur yang tepat dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Pemerintahan Prabowo–Gibran mempertegas komitmennya dalam membangun Papua secara menyeluruh melalui strategi yang memadukan percepatan pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia, serta pembinaan sosial berbasis dialog dan kerukunan. Dengan menempatkan Papua sebagai prioritas strategis nasional, pemerintah mendorong pendekatan yang membuka ruang partisipasi luas bagi generasi muda, organisasi masyarakat, maupun tokoh adat. Seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua bukan sekadar program, tetapi misi besar untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Arah kebijakan itu kembali ditegaskan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming saat menerima audiensi organisasi pemuda lintas agama. Pemerintah mendorong generasi muda untuk menempati posisi strategis dalam proses percepatan pembangunan Papua, terutama melalui dialog inklusif dan konsolidasi kebangsaan. Pelibatan pemuda lintas agama dipandang sebagai elemen penting untuk memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas sosial, dua aspek yang menjadi fondasi bagi kemajuan Papua. Dengan membuka ruang kolaborasi bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, pemerintah memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan satu arah, melainkan berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Wakil Presiden juga menekankan pentingnya fungsi kontrol publik dari generasi muda untuk memastikan implementasi pembangunan berjalan tepat sasaran. Pemerintah melihat kritik konstruktif sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, selama disampaikan dengan data lapangan dan semangat perbaikan. Sejumlah organisasi pemuda pun memperkuat komitmen ini melalui pembentukan struktur khusus yang fokus pada pemberdayaan, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat Papua. Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan inklusif yang menjadi fokus pemerintah dalam memastikan Papua berkembang melalui partisipasi masyarakatnya sendiri.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia Papua juga dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago dalam kunjungan kerjanya ke Papua Youth Creative Hub. Fasilitas ini menjadi pusat pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda Papua, sekaligus wadah bagi mereka untuk membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan dan kegiatan produktif lain. Pemerintah menilai pemuda sebagai kekuatan strategis yang dapat mendorong transformasi sosial ekonomi Papua ke level yang lebih maju. Melalui kehadiran fasilitas kreatif tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa pemuda Papua memiliki akses terhadap ruang belajar, berkarya, dan berkembang secara berkelanjutan.
Dalam aspek keamanan, pemerintah memperkuat peran TNI dan Polri sebagai pilar utama yang menjaga stabilitas wilayah. Pendekatan keamanan yang diterapkan bersifat humanis, menggabungkan ketegasan operasi dengan pembinaan masyarakat secara persuasif dan solutif. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat Papua merasakan kehadiran negara bukan hanya melalui pengamanan, tetapi juga layanan publik, rasa aman yang berkesinambungan, dan kesempatan yang adil untuk berkembang. Dengan stabilitas yang terjaga, percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Keberhasilan kebijakan pemerintah juga tercermin dari apresiasi yang datang langsung dari masyarakat. Kepala Suku Mewoluk, Yohanes Murib menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas perhatian dan bantuan pemerintah yang dirasakan nyata oleh warga, terutama melalui pembangunan honai sebagai rumah adat masyarakat Papua. Bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan solidaritas komunitas. Kehadiran program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Harapan masyarakat terhadap pembangunan Papua masih terus berkembang, terutama terkait ketersediaan air bersih, fasilitas permukiman yang layak, dan dukungan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional menjadi modal sosial yang sangat penting. Ketika masyarakat merasakan perhatian dan hasil pembangunan secara konkret, semangat untuk menjaga kedamaian dan mendukung program nasional semakin kuat. Hal ini menciptakan suasana kondusif yang mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.
Seluruh langkah strategis dalam pemerintahan Prabowo–Gibran mencerminkan arah pembangunan Papua yang lebih modern, inklusif, dan berpihak pada masyarakat lokal. Pelibatan pemuda sebagai motor penggerak sosial, penyediaan ruang kreativitas, penguatan identitas budaya, hingga pendekatan keamanan yang humanis, seluruhnya diarahkan untuk memastikan Papua bergerak menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, keterlibatan generasi muda, dan kepercayaan masyarakat, pembangunan Papua melaju dalam jalur yang tepat sebagai bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju pemerataan dan kemajuan nasional.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
