Oleh: Arman Panggabean
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin mengkhawatirkan. Melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat nasional, Presiden Prabowo Subianto kini mendorong kerja sama lintas negara sebagai bagian dari strategi besar memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan narkotika. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman digital yang sifatnya kompleks dan lintas batas.
Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Thailand pada Mei 2025 menjadi momen penting dalam membangun sinergi regional. Ini sekaligus menjadi kunjungan perdana Presiden Republik Indonesia ke Thailand dalam dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya di Government House, Bangkok, Presiden menegaskan bahwa Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan penipuan digital dan perdagangan manusia.
Presiden menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut bukan sekadar bentuk diplomasi, melainkan langkah konkret untuk menyatukan kekuatan dalam menanggulangi kejahatan global. Ia memandang bahwa kejahatan digital seperti judi daring dan penipuan daring memerlukan respons yang bersifat kolektif antarnegara. Menurutnya, tak cukup jika hanya satu negara bergerak sendiri, karena pelaku kriminal kerap berpindah lintas wilayah dan memanfaatkan celah hukum yang ada.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Thailand atas langkah tegas dalam menangani kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Ia menilai tindakan cepat Thailand dalam membantu pemulangan WNI korban jaringan kejahatan digital menunjukkan arti penting kerja sama kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama keamanan bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga perlindungan terhadap individu.
Tidak hanya fokus pada persoalan judi daring, Indonesia dan Thailand juga sepakat meningkatkan koordinasi di bidang keamanan maritim, kontra terorisme, keamanan siber, serta penguatan latihan militer bersama. Presiden menilai bahwa elemen-elemen ini sangat relevan dalam mencegah berkembangnya jaringan kejahatan digital lintas negara. Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan mengoptimalkan forum seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue untuk memperkuat komunikasi antara pimpinan dan lembaga terkait.
Sementara itu, di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menjalankan langkah-langkah penanganan terhadap penyebaran konten judi daring. Namun, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang secara spesifik mengatur penanganan judi daring. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai regulasi tersebut masih berlangsung, dan hingga pertengahan Mei 2025, belum ada kejelasan soal bentuk final dari aturan tersebut.
Alexander menyebutkan bahwa perhatian saat ini masih terfokus pada penyusunan PP Perlindungan Data Pribadi yang juga menjadi prioritas utama dalam menjaga ruang digital nasional. Di tengah absennya regulasi khusus, penanganan judi daring dilakukan secara responsif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemblokiran situs-situs ilegal yang terdeteksi menyebarkan konten perjudian.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa Komdigi juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam menindak penyedia jasa keuangan yang diduga terlibat dalam transaksi judi daring. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis tersebut kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Namun, Alexander juga mengakui bahwa penanganan judi daring bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut kebijakan jangka panjang. Ia menanggapi dengan hati-hati wacana legalisasi kasino digital yang sempat mencuat di tengah publik. Menurutnya, isu seperti itu membutuhkan kajian mendalam dan bukan merupakan ranah Komdigi untuk memberikan pendapat resmi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum mengambil langkah yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan, pemerintah terus berupaya memperkuat pendekatan lintas sektor dan lintas negara dalam menghadapi kejahatan digital. Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa ancaman seperti judi daring tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan hukum konvensional. Modernisasi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi internasional menjadi kunci untuk menghadapi fenomena kejahatan digital yang semakin canggih.
Sinergi antara Indonesia dan Thailand dapat menjadi model kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara, yang selama ini kerap menjadi sasaran empuk jaringan kriminal internasional. ASEAN diharapkan dapat mengadopsi langkah serupa dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih kuat dan terkoordinasi.
Ke depan, percepatan pembentukan kerangka hukum nasional yang tegas dan menyeluruh perlu menjadi fokus utama. Tanpa regulasi yang memadai, upaya pemberantasan judi daring bisa terhambat dan bahkan tidak memberikan efek jera yang cukup kepada para pelaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang dalam membangun ruang digital yang aman, adil, dan terlindungi.
Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam membangun jejaring kerja sama internasional dan memperkuat sistem keamanan nasional mencerminkan komitmen serius dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi tata kelola digital Indonesia yang lebih kokoh di masa depan.
*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
