Jakarta Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan para dosen di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal pencairan tunjangan kinerja (tunkin). Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah memastikan bahwa pencairan tunkin dosen akan dilakukan paling lambat pada akhir Juli 2025.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Simatupang, menyampaikan keterlambatan tunkin yang terjadi pada semester pertama 2025 merupakan dampak dari proses penyesuaian sistem anggaran semester pertama tengah dituntaskan secara hati-hati oleh Kemenkeu guna memastikan akurasi dan transparansi.
Kami mengapresiasi kesabaran para dosen dan memastikan pencairan dilakukan segera. Ini akan segera disalurkan dan ditargetkan cair sebelum akhir bulan Juli ini. Target kami bulan ini, sekitar tanggal 20 sampai 30 Juli. Pokoknya bulan ini lah target kami, kata Togar.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek tengah melakukan percepatan dan penyelarasan data agar proses pencairan tidak kembali mengalami hambatan pada bulan-bulan berikutnya. Langkah ini juga sebagai bentuk perbaikan tata kelola keuangan negara dalam bidang pendidikan tinggi.
Menurut data Kemendikbudristek, jumlah dosen penerima tunkin tahun ini mencapai lebih dari 150.000 orang di seluruh Indonesia. Tunkin menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pengajaran dan riset dosen di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan pembayaran tukin dosen akan dilakukan setelah capaian satu semester pertama kinerja dosen dievaluasi. Pihaknya menyambut baik kepastian pencairan tersebut dan berharap mekanisme penyaluran tunkin di masa mendatang semakin efisien dan tidak memberatkan dosen dari sisi administratif
Yang dinilai sejak Januari, tapi pembayarannya kami lakukan di Juli. Kami berusaha Kami ke depan sistem yang digunakan akan lebih proaktif dan transparan sehingga dosen bisa fokus menjalankan tridharma perguruan tinggi tanpa terbebani masalah kesejahteraan tutur Brian.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen bukan hanya menjadi urusan administratif, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah melihat dosen sebagai kunci dalam mencetak generasi unggul yang akan membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kemandirian di berbagai bidang.
Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tukin hanya akan diberikan kepada dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tiga golongan, yaitu satuan kerja (satker) perguruan tinggi negeri (PTN), satker PTN badan layanan umum (BLU) yang belum mendapatkan remunerasi atau penghasilan, serta lembaga layanan (LL) Dikti.
“Terdapat 31.066 dosen ASN yang akan mendapatkan tukin ini. Rinciannya, kata dia, 8.725 dosen satker PTN, 16.540 dosen PTN BLU yang belum memperoleh remunerasi, dan 5.801 dosen LL Dikti, ujar Sri Mulyani.
Dengan kepastian ini, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran dari kalangan dosen mengenai keterlambatan tunjangan. Pemerintah berkomitmen menjadikan dosen sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia di masa depan. Para dosen diharapkan bisa kembali menjalankan perannya dengan semangat baru. Dukungan nyata dari pemerintah ini menjadi sinyal positif bahwa negara hadir dalam menjaga marwah dan kesejahteraan para pendidik bangsa.
