Oleh : Abdul Makarim )*
Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah memperkuat komitmennya dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan merata melalui peluncuran tiga program prioritas.
Ketiga program tersebut adalah Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih. Masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan ketiga program tersebut secara bertahap selama bulan Juli 2025. Langkah ini menandai pendekatan pemerintah yang bersifat terintegrasi, menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan secara serentak.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa program ini merupakan trisula Presiden untuk memutus rantai kemiskinan hingga ke akar. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari upaya memberdayakan rakyat secara menyeluruh.
Program Sekolah Rakyat menjadi ujung tombak dari strategi peningkatan kualitas manusia. Dirancang sebagai sekolah berasrama penuh, lembaga ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat miskin.
Para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan berbasis kurikulum nasional, tetapi juga memperoleh tempat tinggal, makanan bergizi, dan pembinaan karakter secara penuh.
Hasan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar 0,7 persen masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Negara mengambil tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal.
Kementerian Sosial menjadi pelaksana utama dari program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa 100 titik Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada Juli 2025. Sebanyak 63 sekolah akan mulai aktif pada 14 Juli, sisanya menyusul di akhir bulan.
Lebih dari 9.700 siswa telah terdata sebagai peserta tahap awal. Proses seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan sasaran program benar-benar tepat.
Saifullah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bebas dari praktik titipan atau suap. Setiap calon siswa dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam desil 1 atau desil 2 keluarga termiskin menurut data DTSEN.
Dengan sistem berbasis data dan pengawasan ketat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak pengentasan kemiskinan secara antargenerasi.
Sementara itu, pemerintah juga akan memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah. Program ini menyasar lebih dari 50 juta siswa dari tingkat SD hingga SMA di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan kesehatan dasar seperti gigi, telinga, tekanan darah, hingga kesehatan jiwa akan dilakukan secara berkala oleh tenaga medis. Hasan Nasbi menyebut program ini sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang baik harus diiringi dengan kesehatan yang terjaga. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan memiliki kesiapan fisik maupun mental menuju masa depan.
Langkah ketiga dari trisula pembangunan adalah peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Program ini akan mulai bergulir pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
Sebanyak 80.000 koperasi desa akan mulai beroperasi secara serentak sebagai pondasi baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Program ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Ariyo DP Irhamna menilai bahwa inisiatif ini merupakan titik balik penting dalam sejarah ekonomi nasional. Ia melihat koperasi sebagai wadah ideal untuk mewujudkan gotong royong dan kemandirian desa.
Ariyo memandang kebijakan ini sebagai koreksi terhadap pendekatan masa lalu yang kurang memberikan ruang bagi koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Namun ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan dan kesiapan operasional agar target program dapat tercapai.
Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan dukungan dari BUMN dan Bank Himbara. Pemerintah menjamin tidak ada penyaluran dana tunai, melainkan dukungan berupa barang produktif sesuai kebutuhan masing-masing koperasi.
BUMN seperti Pos Indonesia juga terlibat aktif dalam distribusi logistik koperasi. Armada mereka akan mengantar kebutuhan koperasi langsung ke desa, memangkas rantai pasokan dan menurunkan harga jual.
Koperasi juga berfungsi sebagai aggregator hasil bumi dari masyarakat. Dalam skema ini, koperasi membantu pengumpulan gabah sebelum diserahkan ke Bulog, tanpa petani harus menjual langsung ke gudang besar.
Koperasi tidak hanya akan membuka akses ekonomi baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal. Struktur koperasi dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Dengan tiga program besar ini, pemerintah tidak sekadar meluncurkan inisiatif baru. Trisula pembangunan merupakan solusi terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Program ini dirancang menyatu, bukan berdiri sendiri. Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat akan tumbuh dalam kondisi sehat dan belajar tanpa beban ekonomi keluarga.
Sementara orang tua mereka akan terlibat dalam koperasi, menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri.
Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan terintegrasi ini, dampak kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Tidak hanya meredam gejala, tetapi juga memutus akar persoalan hingga tuntas.
Peluncuran program trisula bukan hanya bentuk keberpihakan negara, melainkan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan komitmen tinggi dan sistem yang terukur, program ini menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Analisi Kebijakan Publik
