Oleh : Ahmad Rajiman
Ketika pemerintah Indonesia mengusung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), maka tidak hanya aspek pangan yang harus menjadi perhatian, namun juga bagaimana program tersebut dapat memberikan dampak ganda, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi ekonomi. Dalam hal ini, langkah untuk mendorong kolaborasi antara pengusaha besar, sektor swasta dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci agar MBG tidak hanya menjadi program bantuan semata, tapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Program MBG sendiri diluncurkan sejak awal tahun 2025 sebagai bagian dari prioritas pemerintah. Program ini menargetkan penerima manfaat yang sangat besar, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Sebagai contoh, anggaran awalnya sebesar Rp71 triliun, dengan target menjangkau puluhan juta orang. Dari sisi cakupan, hingga awal Oktober 2025, program ini telah berhasil menjangkau sekitar 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dalam kerangka demikian, pemerintah tidak hanya melihat MBG sebagai program sosial semata, melainkan juga sebagai penggerak ekosistem usaha dan ekonomi lokal. Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan UMKM sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku, distribusi makanan bergizi, hingga pengelolaan dapur-pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Misalnya, pemerintah mencatat bahwa program MBG berpotensi melibatkan hingga 29 juta UMKM, dengan sekitar 85 persen anggaran digunakan untuk pengadaan bahan baku.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa program MBG membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, serta mendorong ekonomi lokal. Keterlibatan pengusaha dan UMKM dalam program MBG bukanlah semata-subsidi atau pemberian dana, melainkan bentuk kolaborasi strategis yang memberi manfaat timbal-balik, pemerintah mendapat mitra dalam pengadaan makanan bergizi, sementara UMKM dan pengusaha memperoleh akses pasar besar dan stabil. Contohnya, skema pembiayaan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal dalam pembangunan dan pengelolaan dapur (SPPG) untuk MBG. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema business-matching dan pendampingan legalitas agar UMKM layak menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
Kunci keberhasilan kolaborasi ini menurut sejumlah pihak adalah sinergi lintas sektor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha besar, UMKM, akademisi, hingga masyarakat harus berjalan bersama. Tanpa kolaborasi yang kuat, target besar MBG akan sulit dicapai. Sebagai contoh, BGN dalam kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan yang melibatkan akademisi dan UMKM menyatakan bahwa makanan bergizi tidak akan optimal manfaatnya bila rantai produksi tidak aman dan tidak tersertifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa sektor swasta dan UMKM harus dilibatkan dalam mendukung MBG, tidak hanya sebagai penyalur dana, tapi sebagai pelaku yang menggerakkan eksekusinya. Hal ini membuka ruang bagi kolaborasi yang lebih luas: pengusaha besar dapat menyediakan fasilitas logistik dan teknologi, UMKM lokal bisa menyediakan bahan baku dan produksi, sementara pemerintah mengatur regulasi, pengawasan, dan skema pendanaan.
Keterlibatan UMKM dalam program MBG membawa peluang konkret, berupa akses pasar massal dari pemerintah, kesempatan ekspansi usaha, akses pembiayaan yang selama ini kerap menjadi kendala, serta amplifikasi komitmen sosial yang dapat meningkatkan reputasi usaha. Dampak program MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di sekitarnya.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa program MBG memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tak hanya penerima manfaat tapi juga ekosistem yang terlibat di dalamnya seperti UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Pemerintah, lanjut Teddy, berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap komponen bangsa memperoleh manfaat dari program MBG, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat akar rumput. Pandangan ini mempertegas bahwa MBG bukan sekadar kebijakan karitatif, melainkan strategi pembangunan inklusif yang menggerakkan banyak sektor ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Melihat perspektif ke depan, apabila kolaborasi ini berjalan dengan baik, maka program MBG bisa menjadi pilar penting bukan hanya untuk ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan UMKM yang luas, maka ekonomi daerah bisa terdorong, lapangan kerja terbuka, dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah menargetkan bahwa program MBG dapat mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 melalui generasi yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
Kolaborasi ini harus berbasis pada prinsip saling memberi nilai: pengusaha besar memberikan akses, jaringan, dan teknologi; UMKM menghadirkan kreativitas lokal, kebersamaan, dan penetrasi wilayah; sedangkan pemerintah memastikan regulasi, pendanaan, serta pengawasan agar semua berjalan fair, transparan, dan berdampak. Ketika semua elemen bergerak bersama, maka program MBG bisa melampaui tujuan sosialnya dan menjadi penggerak ekonomi nyata.
Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, harapan besar bahwa program MBG akan sukses dan memberi dorongan nyata bagi pembangunan nasional, bukan hanya dalam angka penerima manfaat, tetapi dalam perubahan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik
