*) Oleh : Andi Mahesa
Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memerangi praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Terbaru, PPATK berhasil memblokir 5.011 rekening yang terkait dengan dua jaringan judi daring terorganisir dengan total nilai transaksi mencapai Rp633 miliar. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal, tetapi juga menjadi penegasan bahwa negara hadir dalam melindungi ketahanan sosial dan masa depan anak bangsa dari bahaya laten judi digital.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa ribuan rekening yang dibekukan tersebut tersebar di 23 Penyedia Jasa Keuangan (PJK), meliputi bank, perusahaan pembiayaan, pedagang valuta asing, perusahaan asuransi, hingga penyelenggara kegiatan pengiriman uang. Fakta ini mengindikasikan bahwa praktik judol tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah membentuk jaringan yang cukup rapi, sistematis, dan melibatkan ekosistem keuangan yang luas.
Analisis lebih dalam juga menunjukkan bahwa aktivitas kedua jaringan tersebut sebagian besar dilakukan di dalam negeri. Namun, pola transaksinya mengindikasikan potensi keterkaitan dengan jaringan internasional, yang akan menjadi fokus pengembangan investigasi selanjutnya. Yang lebih mengkhawatirkan, PPATK memproyeksikan bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai Rp1.200 triliun, meningkat 22,32 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp981 triliun. Jumlah pemain judi daring diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah.
Angka-angka ini menggarisbawahi betapa serius dan masifnya ancaman judi online terhadap stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Tidak hanya merusak moral, praktik ini telah menjadi mesin penghisap ekonomi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat rentan. Banyak keluarga hancur, anak-anak putus sekolah, dan bahkan tindak kriminal bermunculan akibat kecanduan judi daring.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak destruktif praktik ini. Pihaknya menegaskan bahwa judi daring tidak hanya merusak ketahanan keluarga, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Anak-anak kini semakin mudah terpapar konten judi karena kemudahan akses internet yang tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan yang memadai.
Puan mendesak agar pemerintah tidak hanya menyasar para pemain kecil, tetapi lebih fokus pada pemberantasan bandar besar dan pengelola platform yang menjadi otak di balik maraknya aktivitas ini. Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan operator seluler untuk memperketat pengawasan terhadap layanan keuangan digital seperti e-wallet dan rekening perbankan yang disalahgunakan untuk transaksi judol.
Selain pendekatan represif, penguatan literasi digital dan kampanye anti-judi daring di sekolah-sekolah dinilai sebagai strategi jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Langkah ini penting agar anak-anak dan remaja tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang teknologi, tetapi juga nilai-nilai moral dan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi godaan dunia digital.
Dukungan terhadap langkah progresif pemerintah juga datang dari tokoh masyarakat dan aktivis kebangsaan. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah dalam menindak praktik judi online. Haidar menilai bahwa langkah pemblokiran ribuan rekening ini merupakan capaian signifikan yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi rakyatnya dari jebakan ekonomi semu yang merugikan.
Menurutnya, penindakan terhadap judol harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan warganya menjadi korban dari jaringan kejahatan digital yang kian canggih dan transnasional. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pengawasan dan pelaporan praktik-praktik mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan judi online.
Tentu, keberhasilan ini bukan akhir dari perjuangan. Justru sebaliknya, menjadi titik awal dari penindakan yang lebih luas, tegas, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika teknologi digital. Selain itu, kolaborasi lintas sektor baik antar lembaga negara, swasta, maupun masyarakat sipil harus diperkuat guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif.
Masyarakat harus menyadari bahwa judi online bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, tetapi persoalan sosial dan moral yang mengancam masa depan bangsa. Karena itu, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan kultural. Dibutuhkan kerja kolektif untuk membentengi masyarakat, terutama generasi muda, dari godaan yang tampak menggiurkan tetapi sejatinya menghancurkan.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan bangsa, semua elemen masyarakat harus ikut andiln dan memiliki peran dalam memerangi judi daring. Jangan menganggap remeh ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ini karena dampaknya nyata, mulai rumah tangga hancur, anak-anak terlantar, hingga masa depan tergadai. Mari mewaspadai segala bentuk jebakan digital yang menjanjikan keuntungan instan. Jangan tergoda untuk mencoba, apalagi membiarkan lingkungan sekitar kita terjerumus.
*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta
