Oleh: Loa Murib
Pembangunan Papua menunjukkan arah yang semakin inklusif dan terukur melalui langkah-langkah strategis pemerintah pusat, khususnya setelah terbentuknya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pembangunan dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan partisipasi pemuda lintas agama sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menilai pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua sebagai langkah besar yang akan mempercepat pemerataan pembangunan di enam provinsi Papua. Menurut pandangan Indrajaya, komite tersebut menjadi wadah koordinasi penting yang menjembatani kebijakan pusat dengan dinamika di daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran komite mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan searah, terintegrasi, dan mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, ia menyoroti peran komite sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang dapat memantau kondisi di lapangan secara lebih dekat, sehingga setiap agenda pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.
Indrajaya juga menekankan pentingnya delapan agenda besar dalam kerangka Astacita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan. Baginya, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi yang menentukan arah kemajuan Papua. Ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta komite, Papua akan semakin maju, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup masyarakat yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Secara paralel, pemerintah daerah juga menunjukkan gairah yang sama dalam mendorong pembangunan inklusif. Di wilayah Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pengusaha muda harus tampil sebagai lokomotif pembangunan. Dalam sebuah forum bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua Tengah, Nawipa menilai bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif sektor usaha. Menurutnya, para pelaku usaha muda harus mampu menciptakan peluang kerja, memperkuat sektor UMKM, serta mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal yang menjadi kekuatan khas di Papua Tengah.
Nawipa juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kepemimpinan Hipmi Papua Tengah yang kini diisi oleh putra asli daerah, yang menurutnya merupakan capaian bersejarah bagi dunia usaha lokal. Ia memandang bahwa pengusaha muda harus memiliki keberanian dalam memanfaatkan jejaring dan relasi, karena aspek tersebut menjadi modal penting dalam menggerakkan ekonomi. Dengan penguatan kapasitas, inovasi kewirausahaan, dan kolaborasi strategis bersama pemerintah, Nawipa melihat Hipmi berpotensi menjadi mitra kunci dalam mendorong Papua Tengah menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif juga terlihat dari peran strategis generasi muda lintas agama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda sebagai motor perubahan sekaligus penjaga persatuan sosial di Papua. Dalam pertemuan bersama Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Wapres memberikan perhatian khusus pada penguatan dialog, komunikasi inklusif, dan kolaborasi antarorganisasi kepemudaan. Baginya, stabilitas sosial hanya dapat terbangun bila generasi muda mampu menjaga ruang dialog yang terbuka dan konstruktif dalam keberagaman.
Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyampaikan bahwa Wapres memberikan arahan agar organisasi kepemudaan memperkuat koordinasi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pemerintah membuka ruang kolaborasi yang luas agar program-program yang dijalankan pemuda dapat tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat Papua secara langsung. Di sisi lain, Wapres juga mendorong generasi muda untuk tetap menjalankan fungsi kontrol publik secara sehat, sehingga setiap persoalan di lapangan dapat segera direspons dengan solusi yang efektif.
Pemuda Katolik diketahui telah membentuk Gugus Tugas Papua yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan pengembangan kapasitas. Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Inisiatif tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan ruang kolaborasi luas antara dunia usaha, pemuda, organisasi masyarakat, serta masyarakat adat.
Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua kini bergerak dalam kerangka yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berbasis kolaborasi. Pemerintah pusat mengambil langkah strategis melalui pembentukan Komite Eksekutif, sementara pemerintah daerah memperkuat peran sektor usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi lain, generasi muda lintas agama turut didorong untuk menjadi penggerak stabilitas sosial dan mitra aktif dalam pembangunan.
Arah pembangunan yang semakin progresif ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi kunci agar percepatan pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata. Dengan semangat kolaborasi, Papua berada pada jalur transformasi yang memberi harapan besar bagi masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
