Oleh: Loa Murib
Gelombang penolakan terhadap aksi provokatif dan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya kelompok bersenjata di bawah komando Egianus Kogoya, terus menguat di berbagai wilayah Papua. Masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti Wamena dan sekitarnya, dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap segala bentuk ancaman dan intimidasi yang mengganggu kehidupan sipil serta menghambat laju pembangunan di Bumi Cenderawasih. Aspirasi tersebut merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Papua mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk separatisme yang mengatasnamakan perjuangan namun sejatinya menciptakan ketakutan dan penderitaan.
Pernyataan tegas disampaikan Bupati Jayawijaya, Athenius Murib, yang mengecam aksi penembakan oleh kelompok separatis hingga melukai anggota kepolisian di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan tegas menyatakan bahwa Wamena bukan tempat untuk perang atau kekerasan bersenjata. Ia menekankan bahwa wilayah tersebut adalah tempat bagi masyarakat yang ingin hidup damai, mendapatkan pendidikan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran yang mendalam atas situasi yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Bupati Murib juga secara langsung meminta kelompok Egianus Kogoya dan seluruh simpatisannya untuk angkat kaki dari wilayah Wamena. Seruan ini bukan sekadar retorika politik, tetapi merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat Papua yang semakin sadar bahwa aksi separatisme dan kekerasan tidak memberikan manfaat, melainkan hanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ia juga mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, serta tidak ragu melaporkan keberadaan kelompok bersenjata kepada aparat keamanan. Seruan itu mencerminkan pergeseran sikap masyarakat Papua yang kini lebih memilih jalan damai dan pembangunan dibanding konfrontasi bersenjata.
Aksi OPM yang memperingatkan warga sipil untuk menghentikan aktivitas sehari-hari dengan dalih operasi militer adalah bentuk nyata provokasi dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Dalam konteks negara hukum, tindakan semacam ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bentuk teror terhadap warga negara yang sah. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa peringatan tersebut merupakan bagian dari strategi teror kelompok separatis untuk menakut-nakuti warga dan menciptakan instabilitas. Kepolisian bersama TNI tetap menjalankan tugasnya untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegaskan bahwa wilayah yang diklaim oleh kelompok separatis telah berada dalam kontrol negara sejak lama.
Keprihatinan terhadap situasi keamanan di Papua juga datang dari kalangan tokoh masyarakat dan akademisi. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika, Luky Mahakena, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu menjaga stabilitas dan mendukung penegakan hukum. Menurutnya, keamanan merupakan fondasi utama bagi kemajuan pembangunan di Papua. Dalam pandangan Luky, tidak ada ruang bagi kelompok yang mengedepankan kekerasan, karena kekerasan hanya akan merugikan masyarakat dan menjadi penghalang utama bagi terwujudnya kesejahteraan.
Luky juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan pemuka adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok separatis. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua kini harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dengan menjaga stabilitas dan ketertiban, masyarakat akan menikmati hasil pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai program prioritas. Papua bukan lagi daerah terpinggirkan, melainkan menjadi fokus pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Luky juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan, khususnya Operasi Damai Cartenz, yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dalam menindak kelompok kriminal bersenjata tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan pendekatan sipil, bukan militeristik. Hal ini penting agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak terjebak dalam ketakutan yang disebarkan oleh kelompok separatis.
Realitas di Papua menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak lagi tertarik pada agenda separatisme. Mereka lebih peduli pada pendidikan anak-anaknya, ketersediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi keluarga. Aspirasi untuk merdeka lewat jalur kekerasan tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, suara-suara seperti yang disampaikan oleh Bupati Jayawijaya dan Ketua FKDM Mimika menjadi sangat penting untuk digaungkan, sebagai penegas bahwa masyarakat Papua tidak lagi ingin terjebak dalam konflik yang tidak berkesudahan.
Dukungan masyarakat terhadap tindakan tegas negara dalam menangani kelompok separatis juga menjadi sinyal kuat bahwa Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, termasuk terorisme dan separatisme. Tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata bukanlah bentuk represi, melainkan bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan menjamin hak hidup damai seluruh warga negara, termasuk masyarakat asli Papua.
Dengan semakin masifnya penolakan dari masyarakat terhadap aksi separatis, pemerintah harus menjadikannya momentum untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan lokal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat keamanan harus terus diperkuat agar Papua benar-benar menjadi daerah yang damai, maju, dan sejahtera.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
