Oleh : Radjiman Arif*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting dalam perjalanan kebijakan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelaksanaannya terus diperluas sepanjang 2026, pemerintah mulai menyiapkan pembenahan untuk memastikan MBG pada 2027 semakin presisi, bersih dalam tata kelola, efisien dalam penggunaan anggaran, serta tepat manfaat bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menempatkan ketepatan data sebagai fondasi utama pembenahan MBG. BGN tengah merapikan dan mengintegrasikan sistem data lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak terdapat identitas ganda dalam daftar penerima manfaat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai institusi yang memiliki basis data pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kelompok sasaran program.
Sudaryono mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran tersebut mencakup penanganan sekitar enam juta data yang perlu dirapikan. Pembenahan menjadi penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang berhak dan tidak terganggu persoalan administrasi atau pencatatan yang tumpang tindih. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan sasaran dan kebutuhan program secara akurat.
Perbaikan yang dilakukan BGN juga tidak berhenti pada persoalan data penerima. Sudaryono mendorong penguatan standar operasional, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perhatian terhadap standar dapur menjadi penting karena kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat harus berjalan seiring dengan perluasan program. Ketepatan sasaran, dengan demikian, harus didukung pelayanan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya menjadi perhatian karena kebutuhan intervensi gizi relatif besar. Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah menempatkan sumber daya pada wilayah yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat MBG tidak hanya luas, tetapi juga semakin tepat.
Pembenahan di sisi pelaksanaan kemudian berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat peluang agar kebutuhan anggaran MBG pada 2027 dapat dikelola lebih efisien. Berdasarkan perkembangan program dan langkah pembenahan yang dilakukan, ia menilai efisiensi pada pelaksanaan tahun berjalan dapat memengaruhi kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, melainkan juga efektivitas setiap rupiah yang digunakan.
Purbaya menyampaikan bahwa anggaran MBG dalam RAPBN 2027 berada di kisaran Rp240 triliun. Namun, ia membuka peluang adanya penghematan berdasarkan perkembangan pelaksanaan dan hasil pembenahan yang dilakukan BGN. Perspektif tersebut penting karena program publik berskala besar harus menjaga keseimbangan antara perluasan manfaat, kualitas pelayanan, dan disiplin fiskal. Efisiensi yang terukur juga dapat menjaga ruang fiskal untuk mendukung agenda pembangunan nasional lainnya.
Efisiensi dalam konteks MBG tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, efisiensi menjadi instrumen untuk memastikan anggaran digunakan pada kebutuhan yang benar-benar produktif dan tepat sasaran. Ketika data penerima semakin akurat, potensi layanan ganda dapat ditekan. Ketika operasional dapur semakin terstandar, kualitas dan keamanan makanan dapat lebih terjaga. Dengan demikian, efisiensi dan kualitas seharusnya berjalan dalam satu arah.
Dimensi berikutnya adalah penguatan tata kelola dan kepercayaan publik. Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto menilai perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran MBG dapat memperkuat disiplin fiskal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem yang andal dapat membuat penyaluran program semakin tepat sasaran serta membantu menekan potensi kebocoran.
Nico juga melihat MBG memiliki dampak yang lebih luas apabila pelaksanaannya memberi perhatian kepada daerah 3T dan melibatkan kekuatan ekonomi lokal. Pelibatan UMKM, pelaku usaha, serta masyarakat di sekitar rantai penyediaan makanan dapat memperluas manfaat program. Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Perkembangan terkini menunjukkan pembenahan tata kelola terus dilakukan. BGN juga berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan melalui penguatan kapasitas pengelola administrasi dan akuntansi di SPPG. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk memastikan dana yang digunakan dalam pelaksanaan MBG dapat dikelola secara kredibel dan dipertanggungjawabkan sebagai uang rakyat.
Persiapan menuju MBG 2027 pada akhirnya memperlihatkan kematangan proses kebijakan pemerintah. Program besar tidak dibiarkan berjalan tanpa evaluasi, melainkan terus diperbaiki berdasarkan pengalaman pelaksanaan. Pembenahan data membuat program semakin presisi, efisiensi anggaran menjaga keberlanjutan fiskal, sedangkan penguatan tata kelola memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Jika konsistensi pembenahan ini terus dijaga, MBG 2027 berpeluang menjadi program yang lebih matang. Pemerintah telah menunjukkan bahwa perluasan manfaat harus berjalan bersama akurasi data, keamanan pelayanan, disiplin anggaran, dan akuntabilitas. Dengan fondasi tersebut, MBG dapat membuktikan kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun kebijakan publik yang lebih presisi, bersih, dan tepat manfaat.
*) Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
