Oleh: Harum Kejora)*
Kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan layanan medis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Di wilayah terpencil, persoalan akses masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat.
Ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menjadi isu yang terus berulang. Dalam konteks ini, kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin, minimal satu kali dalam setahun, merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit kronis. Ia menilai bahwa penyakit seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia yang sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat kerap mengabaikan kondisi kesehatannya karena merasa tidak mengalami gejala berarti. Padahal, menurutnya, sejumlah penyakit kronis berkembang secara perlahan tanpa tanda awal yang jelas, sehingga baru terdeteksi ketika sudah berada pada tahap lanjut.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi mulai membangun kebiasaan menjaga kesehatan sejak dini.
Ia juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, termasuk olahraga teratur dan menjaga pola makan. Menurutnya, upaya preventif seperti ini akan sangat efektif jika didukung dengan pemeriksaan kesehatan berkala yang konsisten.
Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi program seperti CKG di wilayah terpencil bukan hanya soal kesadaran, tetapi juga keterbatasan akses. Infrastruktur kesehatan yang belum merata serta keterbatasan tenaga medis menjadi kendala yang harus diatasi secara sistematis.
Dalam konteks ini, kehadiran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan program nasional dapat berjalan optimal di tingkat lokal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam menjangkau masyarakat yang selama ini sulit terlayani.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan bahwa program CKG merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Ia melihat bahwa program ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kualitas sumber daya manusia.
Ia juga menekankan bahwa kondisi fisik yang sehat menjadi faktor penting dalam mendukung proses pendidikan. Menurutnya, pelajar dan tenaga pendidik yang sehat akan mampu menjalankan proses belajar mengajar secara optimal, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan. Akses terhadap layanan kesehatan yang baik akan memperkuat fondasi pembangunan manusia secara keseluruhan.
Sementara itu, dari sisi implementasi teknis, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng Fatma mengungkapkan bahwa pemanfaatan layanan CKG di Kabupaten Donggala telah mencapai sekitar 19 ribu jiwa dari target 313 ribu penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu segera diatasi.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah menargetkan capaian layanan CKG sebesar 54 persen pada tahun 2026, lebih tinggi dari target nasional yang berada di angka 46 persen. Target ini mencerminkan komitmen daerah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, ia menegaskan bahwa setiap puskesmas diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap 35 hingga 40 orang setiap hari. Langkah ini menjadi strategi konkret dalam meningkatkan akses layanan kesehatan secara bertahap.
Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit harus dipandang sebagai tempat untuk menjaga kesehatan, bukan sekadar tempat untuk berobat saat sakit.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan informasi dan akses. Oleh karena itu, edukasi kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan pemanfaatan layanan CKG.
Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan lokal akan membantu membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan program CKG tidak hanya bergantung pada kebijakan dan fasilitas, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Ketika akses dan kesadaran berjalan beriringan, maka tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan akan lebih mudah dicapai.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Dengan akses yang lebih luas dan kesadaran yang meningkat, cita-cita mewujudkan masyarakat sehat dan produktif bukanlah hal yang mustahil.
)* Praktisi Kesehatan Masyarakat
