Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Pembangunan Papua sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045 menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama. Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi terus mendorong berbagai terobosan strategis agar setiap anak Papua mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh, belajar, dan berdaya saing di tengah transformasi nasional. Berbagai program, mulai dari sekolah berstandar internasional hingga pendidikan afirmasi, merupakan langkah nyata memajukan kualitas sumber daya manusia Papua secara berkelanjutan.
Peresmian Sekolah Papua Harapan (SPH) Nabire menjadi momentum penting dalam upaya tersebut. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas yang mampu menjembatani kebutuhan lokal dengan standar global. Kehadiran SPH Nabire tidak hanya menghadirkan fasilitas modern, tetapi juga menawarkan model pendidikan yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi mutakhir, serta nilai-nilai budaya Papua sebagai identitas utama. Pendekatan ini memastikan generasi muda Papua mampu meraih pengetahuan dan keterampilan global tanpa kehilangan akar budayanya.
Gubernur provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan jembatan emas bagi masa depan anak-anak dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. Penekanan pada kualitas dan pemerataan akses menjadi prioritas utama agar transformasi pendidikan benar-benar dirasakan secara merata. Ia melihat SPH Nabire sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama karena pendidikan merupakan hal mendasar yang menentukan arah masa depan. Penanaman karakter, integritas moral, dan kemandirian menjadi unsur penting yang turut diperkuat melalui kurikulum SPH.
SPH Nabire di tahap awal membuka jenjang TK dan kelas 1 SD. Model pendidikan yang diterapkan mengombinasikan standar internasional dengan pendekatan budaya Papua sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan identitas yang kuat namun tetap mampu bersaing secara global. Dengan hadirnya sekolah ini, kebutuhan masyarakat Papua akan pendidikan unggulan dapat terpenuhi di daerah sendiri tanpa harus menempuh pendidikan jauh ke luar Papua. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pusat pendidikan baru di Nabire, Timika, dan berbagai kabupaten lainnya.
Selain memperkuat sektor pendidikan formal, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peran keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter anak. Berbagai persoalan sosial sering kali berakar dari lemahnya pendampingan keluarga, sehingga sekolah dan keluarga harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkualitas. SPH Nabire hadir sebagai mitra strategis bagi orang tua agar proses pendidikan dapat berjalan secara terpadu.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan Papua juga tercermin melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Selama 24 tahun implementasinya, Otsus telah membuka peluang bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) untuk mengakses pendidikan terbaik, termasuk pendidikan luar negeri. Kebijakan afirmasi seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) memungkinkan banyak anak Papua melanjutkan studi hingga jenjang sarjana, magister, doktor, bahkan meraih gelar profesor dalam berbagai bidang keilmuan. Kesempatan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pembangunan SDM Papua secara menyeluruh.
Menurut Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, berbagai capaian pendidikan selama era Otsus menjadi bukti nyata meningkatnya akses dan kualitas pendidikan OAP. Perhatian pemerintah kepada sektor pendidikan merupakan amanah konstitusi sekaligus bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan pembiayaan dari kementerian terkait, anak-anak Papua semakin memiliki peluang besar untuk menuntut ilmu tanpa hambatan biaya maupun akses.
Selain memperkuat pendidikan formal, pemerintah juga mendukung pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah atau terdampak persoalan sosial. Program kelas terintegrasi yang dijalankan bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) menjadi langkah penting memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak dasar pendidikan. Program ini dirancang hingga tahun 2027 dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AKB, pemerintah kabupaten, serta guru-guru di sekolah sasaran agar pendekatan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari berbagai sekolah, salah satunya dari Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, yang menilai bahwa pendekatan khusus sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang pernah putus sekolah atau mengalami hambatan belajar. Dengan pelatihan yang memadai, sekolah-sekolah kini memahami metode dan fasilitas yang diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung secara inklusif dan adaptif. Harapannya, siswa di kelas terintegrasi dapat kembali memiliki motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, WVI, dan sekolah-sekolah di Biak Numfor menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Papua merupakan kerja bersama. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan menghadirkan pendidikan yang inklusif, berakar budaya, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Papua bergerak menuju masa depan pendidikan yang lebih maju, berkualitas, dan berkeadilan. Pendidikan menjadi energi perubahan sosial yang akan melahirkan generasi Papua yang percaya diri, kompeten, dan berperan besar dalam kemajuan bangsa.
)* Penulis Merupakan Pengamat Pembangunan Papua
