Oleh : Muhammad Anugerah )*
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Dukungan datang dari tokoh agama, akademisi, serta masyarakat luas yang menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa telah menorehkan sejarah penting dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan martabat Indonesia di mata dunia. Dalam konteks keadilan sejarah, penilaian terhadap Soeharto kini perlu ditempatkan secara objektif dan proporsional, bukan hanya berdasarkan dinamika politik masa lalu, tetapi melalui pengakuan atas kontribusi riilnya bagi bangsa.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat merupakan bagian dari sejarah bangsa yang patut dihormati. Pengabdian mereka selama memimpin negara telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan. Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi sosok seperti Soeharto, menurutnya, bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bentuk penghormatan terhadap dedikasi dan tanggung jawab besar yang diemban dalam menjaga keutuhan bangsa. Penilaian ini penting agar generasi muda memahami bahwa perjuangan membangun bangsa tidak selalu berbentuk perlawanan bersenjata, melainkan juga melalui kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai bahwa Soeharto memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sejarah perjalanan bangsa. Di masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat, memperluas pembangunan infrastruktur, serta memperkuat stabilitas nasional. Dalam sejarah panjang bangsa, Soeharto dikenal sebagai tokoh yang menegakkan disiplin nasional, menekan inflasi tinggi pasca 1960-an, dan menciptakan program pembangunan jangka panjang yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dadang menekankan bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan yang menjadi landasan berdirinya Indonesia.
Soeharto juga diingat sebagai pemimpin yang memiliki visi strategis terhadap pembangunan nasional. Melalui program Pelita (Pembangunan Lima Tahun), Soeharto menanamkan dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan dan memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Di masa pemerintahannya pula, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Keberhasilan-keberhasilan ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan nasional dan pemerataan kesejahteraan.
Selain dikenal sebagai arsitek pembangunan, Soeharto juga memiliki rekam jejak perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan bagian dari generasi pejuang yang turut terlibat dalam perang gerilya serta memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah momen penting yang memperlihatkan eksistensi dan kekuatan Republik Indonesia di hadapan dunia internasional. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia, sekaligus memperkuat posisi diplomatik bangsa di tengah tekanan politik global. Dalam konteks sejarah perjuangan nasional, kiprah Soeharto di masa revolusi ini menunjukkan bahwa pengabdiannya tidak hanya terjadi saat menjabat presiden, melainkan jauh sebelum itu.
Dari perspektif akademik, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya dalam membangun stabilitas politik dan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menata birokrasi pemerintahan, memperkuat ketahanan nasional, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri sebagai pilar utama pembangunan. Bagi Marsuki, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan besar yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang paling berpengaruh di Asia pada masanya. Ia menegaskan, pengakuan ini bukan berarti menghapus catatan sejarah yang kompleks, melainkan menegaskan pentingnya menilai pemimpin secara utuh dan adil.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, juga menilai bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpin terdahulu. Soeharto dikenal sebagai figur yang menanamkan budaya pembangunan dan gotong royong nasional yang menjadi ciri khas kemajuan Indonesia. Pemberian gelar Pahlawan Nasional, menurutnya, merupakan bagian dari karakter bangsa yang menghormati sejarah dan menghargai kerja keras pemimpin yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan rakyat. Pengakuan ini sekaligus dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga mencerminkan kedewasaan bangsa dalam memahami sejarah. Setelah dua dekade reformasi, masyarakat mulai melihat warisan masa lalu dengan perspektif yang lebih seimbang. Pencapaian ekonomi, kestabilan politik, serta kemajuan sosial yang dibangun pada masa Orde Baru kini diakui sebagai bagian dari proses panjang pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia semakin matang dalam menilai pemimpinnya, dengan menempatkan jasa dan kontribusi mereka dalam kerangka objektif.
Dengan demikian, dukungan tokoh agama dan akademisi terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukanlah sekadar perdebatan historis, melainkan bagian dari upaya membangun rekonsiliasi sejarah bangsa. Penghormatan terhadap jasa Soeharto mencerminkan kematangan moral dan politik bangsa Indonesia dalam menilai pemimpin yang telah berjasa. Pengakuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas nasional serta menegaskan komitmen bersama untuk menjaga warisan sejarah menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
